Bukalapak Ingin Punya Layanan Pajak, KTP, dan Paspor
JAKARTA, - Bukalapak tidak hanya ingin sekadar menjadi platform e-commerce semata. Salah satu startup unicorn Indonesia ini memiliki rencana untuk merevolusi e-government (pemerintahan elektronik).
"Kami ingin mengajak pemerintah daerah untuk membuka layanan di Bukalapak. Jadi kami ingin aplikasi Bukalapak menjadi saluran untuk membuka layanan pemerintah, termasuk pajak, mungkin nanti KTP, atau paspor dan lainnya," jelas CEO Bukalapak, Achmad Zaky dalam acara ulang tahun Bukalapak ke-9 di Jakarta, Kamis (10/1/2019).
Zaky mengatakan bahwa tahun ini sudah banyak kerja sama yang dilakukan pihaknya bersama pemerintah, salah satunya adalah peluncuran E-Samsat di Jawa Barat beberapa hari lalu. E-Samsat bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan melalui layanan mobile.
Sebagai bentuk keseriusannya mengimplementasikan e-government, Zaky mengatakan akan membentuk tim khusus untuk merealisasikannya. Tak hanya pemerintah daerah, Bukalapak juga bekerja sama dengan Kementrian Keuangan melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) dari Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Baca juga: Bukalapak Gandeng Warung-warung Sasar Transaksi Offline
Kerja sama itu diwujudkan dalam program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang memungkinkan pemilik warung untuk mendapat pembiayaan pinjaman usaha maksimal 10 juta per nasabah. Pinjaman dari UMi ini bisa digunakan para pemilik warung Mitra Bukalapak untuk mengembangkan usaha mereka.
Menurut Zaky, pemerintah selama ini sudah memberikan dukungan yang tepat dengan membangun infrastruktur.
"Karena salah satu masalah e-commerce kita itu biaya logistik masih mahal. Jadi kalau ada pembeli dari Papua selisihnya akan jauh sekali dengan pembeli dari Jawa," papar Zaky.
Ia juga mengatakan, masalah tersebut tidak semata terjadi antar pulau.
"Indonesia itu terbagi menjadi masyarakat urban dan desa. Nah di desa bermasalah juga. Maksud saya, insfrastruktur di Jawa sendiri, di desa-desa juga masih banyak membutuhkan akses," lanjut Zaky.
Masalahnya tidak hanya berkutat pada infrastruktur, ia mengatakan masalah lain seperti transaksi keuangan.
"Makannya fintech kan juga dibuka sama pemerintah, saya pikir akan ada revolusi fintech," pungkas Zaky.
Terkini Lainnya
- Elon Musk Umumkan Blindsight, Inovasi agar Tunanetra Bisa Melihat Lagi
- Game "God of War Ragnarok" PC Resmi Meluncur, Ini Harganya di Indonesia
- Tablet Huawei MatePad Pro 12.2 dan MatePad 12 X Meluncur, Kompak Pakai Layar PaperMatte
- Mengenal Sehat Sutardja, Pionir di Balik Kesuksesan Marvell Technology
- YouTube Rilis Communities, Fitur Mirip Forum untuk Interaksi dengan Penonton
- Cara Login Akun BPJS Ketenagakerjaan via Aplikasi JMO di HP Android dan iPhone
- Sony Mulai Jual Konsol PlayStation 5 Versi Refurbished, Hemat Rp 1 Jutaan
- Google Menang Gugatan di Uni Eropa, Batal Bayar Denda Rp 25 Triliun
- Cara Cek Aktivitas Login Akun Instagram biar Aman
- Advan 360 Stylus Pro Resmi di Indonesia, Laptop Convertible Harga Rp 7 Juta
- HP Realme 13 Pro 5G dan 13 Pro Plus 5G Resmi di Indonesia, Harga Rp 6 Jutaan
- Cara Bikin Ikon Aplikasi iPhone di iOS 18 Jadi Menarik, Warna dan Ukurannya Bisa Diganti
- Pionir Semikonduktor Modern Sehat Sutardja Meninggal Dunia
- Bagaimana Cara Registrasi Kartu Telkomsel? Ini Dia Langkah-langkahnya
- Mirip TikTok Shop, YouTube Shopping Juga Bisa buat Jualan dan Belanja