cpu-data.info

- Pada Minggu malam (20/10/2024), Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan susunan Kabinet Merah-Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Salah satu pengumuman yang mencuri perhatian adalah perubahan nama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital, diikuti dengan penunjukan Meutya Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital.

Pergantian nama ini menambah panjang daftar perubahan nama kementerian yang sebelumnya dikenal sebagai Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, kementerian ini telah mengalami beberapa kali perubahan nama dan fungsi.

Menelusuri sejarah nama Kominfo menjadi penting untuk memahami bagaimana peran dan tanggung jawab kementerian ini terus beradaptasi dengan zaman, dari era informasi hingga era digital.

Selengkapnya berikut ini sejarah panjang nama Kominfo, mulai dari Departemen Penerangan hingga Kementerian Komunikasi dan Digital.

Baca juga: Kominfo Berubah Nama Jadi Kementerian Komunikasi dan Digital

Sejarah nama Kominfo

1945 – 1999: Departemen Penerangan

Dilansir dari laman resmi Kominfo, sejak awal kemerdekaan Indonesia, Departemen Penerangan berperan penting dalam menyebarkan informasi dan komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat.

Lembaga ini berfungsi untuk membela kemerdekaan, menyebarkan informasi tentang kebijakan pemerintah, dan memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Berbagai media seperti radio, film, dan percetakan digunakan untuk menjalankan tugas tersebut.

Selama bertahun-tahun, Departemen Penerangan menjadi alat utama bagi pemerintah untuk membentuk opini publik yang positif dan memastikan kelancaran arus informasi, baik dalam maupun luar negeri.

1999 – 2001: Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN)

Setelah pembubaran Departemen Penerangan pada 1999, lahirlah Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN). BIKN mengambil alih fungsi penerangan dan komunikasi pemerintah.

Masa ini ditandai dengan upaya membuka arus informasi yang lebih demokratis dan transparan, seiring dengan tuntutan reformasi yang menginginkan perubahan dalam cara pemerintah menyampaikan informasi kepada masyarakat. BIKN berperan penting dalam merespons tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi.

2001 – 2004: Lembaga Informasi Nasional (LIN)

Pada tahun 2001, terjadi perubahan nomenklatur menjadi Lembaga Informasi Nasional (LIN). LIN dibentuk untuk lebih fokus pada pengelolaan informasi publik dan memperkuat komunikasi pemerintah dalam menyebarkan informasi penting ke masyarakat luas.

Lembaga ini melanjutkan peran yang sebelumnya dipegang oleh BIKN dengan adaptasi terhadap perkembangan teknologi komunikasi saat itu, seperti penggunaan internet yang mulai meluas.

2001 – 2004: Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi

Secara bersamaan, dibentuk Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi. Kementerian ini bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan komunikasi dan informasi di Indonesia.

Tugas utama kementerian ini mencakup penyiaran, telekomunikasi, serta teknologi informasi. Pembentukan kementerian ini menunjukkan pentingnya integrasi teknologi komunikasi dengan kebutuhan publik di era teknologi yang semakin berkembang.