cpu-data.info

- Kelompok peretas (hacker) ransomware Brain Cipher yang menyandera data di server Pusat Data Nasional Sementara 2 di Surabaya, mengungggah pesan di blog mereka, sekaligus menasihati pemerintah akan pentingnya keamanan siber.

Dalam situs web yang dilihat oleh KompasTekno, postingan blog yang berjudul More important than money, only honor itu, Brain Cipher salah satunya menekankan pentingnya isu keamanan siber, dan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

"We hope that our attack made it clear to you how important it is to finance the industry and recruit qualified specialists," tulis Brain Cipher.

Artinya, kelompok hacker itu berharap dengan kasus ransomware server Pusat Data Nasional itu, pemerintah jadi sadar akan pentingnya keamanan siber, dengan mengalokasikan dana serta merekrut ahli yang memang memiliki kualifikasi di bidangnya.

Baca juga: Isi Lengkap Pesan Hacker Peretas PDN: Tidak Bermuatan Politis dan Minta Maaf

"Warga negara Indonesia, kami mohon maaf atas kejadian ini yang berdampak pada semua orang. Kami juga meminta maaf kepada publik dan menegaskan bahwa keputusan itu kami ambil secara sadar dan independen," lanjut Brain Cipher.

Dalam postingan yang sama, Brain Cipher juga mengatakan akan merilis "kunci" enkripsi yang dipakai untuk mengurung data di PDNS 2 pada Rabu (3/7/2024) besok.

Degan kunci enkripsi tersebut, data-data yang disandera oleh virus ransomware bisa dibuka kembali, dan diharapkan layanan fasilitas publik kembali normal.

Baca juga: Server PDN Bakal Pulih Besok, Hacker Kasih Kunci Gratis, Pemerintah Tak Perlu Bayar

Brain Cipher merupakan kelompok hacker yang diduga bertanggung jawab atas serangan program berbahaya (malware) bertipe ransomware yang menjangkit server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur sekitar dua pekan lalu.

Serangan ini membuat berbagai layanan pemerintah lumpuh, paling parah adalah layanan imigrasi yang down hingga kurang lebih tujuh hari.

Keterbatasan anggaran dan alur yang rumit

Serangan siber ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN) diketahui berdampak terhadap layanan 282 instansi pemerintahan yang tidak memiliki backup data.

Sementara itu, hanya 44 kementerian/lembaga negara yang memiliki backup.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, sebenarnya tenant-tenant pengguna PDN sudah memiliki fasilitas backup data, tetapi para tenant disebut kesulitan menggunakan fasilitas itu.

Keterbatasan anggaran disebut Budi sebagai salah satu alasan para tenant atau instansi kesulitan melakukan backup data yang disimpan di Pusat Data Nasional.

"Seandainya kalau boleh jujur, kadang tenant juga kesulitan melakukan pengadaan infrastruktur backup, karena persoalan keterbatasan anggaran atau kesulitan menjelaskan urgensi backup kepada otoritas keuangan atau auditor," kata Budi Arie dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi I DPR pada Kamis (27/6/2024) sore.

Di sisi lain, rumitnya alur backup data juga menjadi sorotan dalam Raker tersebut.