cpu-data.info

- Anggota Komisi I DPR RI Mukhlis Basri mengkritik pemaparan materi dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi saat rapat kerja di gedung DPR RI Senayan, Kamis (27/6/2024), terkait serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

Mukhlis mengatakan, Menkominfo Budi Arie Setiadi terkesan meremehkan serangan ransomware yang berdampak terhadap layanan di 282 instansi pemerintahan.

Pada awal rapat kerja tersebut, Menkominfo Budi Arie membagikan gambaran data serangan ransomware per negara tahun 2022 dan 2023, yang mana Amerika Serikat menjadi negara paling terkena dampak ransomware (40,34 persen), sedangkan Indonesia hanya 0,67 persen.

"Ransomware ini menjadi perhatian seluruh dunia dan menjadi perhatian kita bersama," kata Budi Arie.

Menanggapi paparan data ini, Mukhlis Basri mengatakan bahwa respons dan pemaparan yang diberikan Menkominfo menyiratkan bahwa serangan ini seolah-olah merupakan isu yang kecil.

Baca juga: Data PDNS Kena Ransomware dan Tak Ada Backup, DPR: Ini Kebodohan

"Saya memberi jempol kepada bapak (Budi Arie) karena bapak ditekan preman harus menebus 8 juta dollar AS (sekitar Rp 131,2 miliar), tapi bapak tetap bertahan, artinya jiwa nasionalis bapak baik. Tapi saya langsung kecewa juga sedikit, karena bapak langsung memaparkan data pembanding dengan negara lain," kata Mukhlis di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

"Dianggap bahwa Indonesia masih kecil, masih 0,67 persen. Jadi seolah-olah persoalan ini ya persoalan masih kecil, kira-kira seperti itu yang membuat saya kecewa," imbuh Mukhlis.

Senada dengan Mukhlis, anggota Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan juga menyampaikan kekecewaannya.

"Saya melihat pak Menteri (Budi) tidak menceritakan penyebab masalah (ransomware) itu. Hanya menceritakan dunia sudah terserang ransomware, dan Indonesia baru terkena 0,67 persen saja," katanya.

"Bapak hanya menceritakan penanganannya, seolah-olah persepsi saya pribadi, sepertinya Kominfo tidak mau tahu soal masalah ini," lanjut Sturman.

Pertanyaan seputar penyebab ransomware ini juga disinggung oleh Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Meutya bertanya apakah ada kelalaian pegawai Telkom, selaku pihak pengelola PDN, yang membiarkan ransomware masuk ke PDN.

Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko menjawab bahwa sampai saat ini mereka masih menunggu hasil audit forensik dari Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN).

Dikritik karena bersyukur

Budi Arie mengatakan bahwa ada beberapa temuan tim forensik yang bisa meningkatkan optimisme mereka.

"Dalam serangan siber analisisnya ada dua, state actor dan non-state actor. Tapi di forum ini saya ingin tegaskan bahwa kesimpulan mereka (tim forensik) ini adalah non-state actor dengan motif ekonomi," kata Budi.

"Itu sudah alhamdulillah dulu. Karena kalau yang nyerang negara, berat," imbuh Budi.