Kedaulatan Digital, "Sovereign AI", dan Yurisdiksi Negara (Bagian II-Habis)

APAKAH perkembangan Artificial Intelligence (AI) yang luar biasa cepat berdampak pada kedaulatan digital dan kewenangan negara atas yurisdiksinya? Ini adalah topik yang menjadi perhatiannya berbagai negara.
Secara realistas karakter jaringan internet yang melampaui lintas batas negara telah menjadi persoalan yurisdiksi dan kedaulatan negara pada umumnya.
Baca artikel sebelumnya: Kedaulatan Digital, Sovereign AI, dan Yurisdiksi Negara (Bagian I)
Lalu, apa yang dimaksud dengan yurisdiksi?
Pendapat Cedric Ryngaert, professor hukum internasional dari Utrecht University, dalam artikel berjudul “The Concept of Jurisdiction in International Law” dapat kita jadikan rujukan.
Profesor Cedric menyatakan, dalam hukum publik internasional, konsep yurisdiksi secara tradisional mempunyai kaitan yang kuat dengan kedaulatan negara.
Yurisdiksi memungkinkan negara untuk melaksanakan kedaulatannya secara independen dalam kesetaraan global.
Intinya, hukum yurisdiksi membatasi kompetensi antarnegara dan berfungsi sebagai dasar 'peraturan lalu lintas' dalam tatanan hukum internasional.
Terkait kedaulatan digital, kita dapat melakukan komparasi. Praktik negara-negara lain menjadi penting untuk dikaji, mengingat berbagai regulasi dan kebijakan, selain untuk melindungi negara, melahirkan para pengembang AI, juga strategi kompetisi.
Dampak teknologi baru terhadap kedaulatan negara terkait jaringan internet dikemukakan antara lain oleh Profesor Andrew Keane Woods.
Ia menyatakan, cita-cita mengenai internet yang benar-benar tanpa batas negara, pada dasarnya bertentangan dengan batas wilayah (Andrew Keane Woods, Oxford Academic 2023).
Guru Besar Hukum dan Director of the TechLaw Program at the University of Arizona College of Law itu lebih lanjut berharap negara menganggap serius apa pun yang terkait dengan operasi lintas batas negara.
Ia berharap negara-negara berusaha menegaskan otoritas yang lebih besar atas jaringan digital yang melintasi perbatasan mereka dan memengaruhi kepentingan mereka.
Menurut Woods, gagasan tentang internet global, world-wide-web, merupakan struktur teknis dan cita-cita politik.
Bagian teknisnya adalah jaringan fiber yang menjangkau lintas batas negara, di mana terdapat router yang diatur, memungkinkan informasi mengalir dengan bebas masuk dan keluar negara.
Terkini Lainnya
- Smartwatch Oppo Watch X2 Meluncur dengan Dual GPS dan Fitur Kesehatan Canggih
- Tanggal Penjualan dan Harga iPhone 16e di Singapura dan Malaysia, Apple: Indonesia Segera
- 543 Pinjol Ilegal yang Tidak Diakui OJK Februari 2025
- Unboxing dan Hands-on Oppo Find N5, Ponsel Lipat yang Mewah dan Praktis
- Smartphone Lipat Oppo Find N5 Meluncur Global, Ini Harganya
- Menggenggam Nubia V70 Series, HP Rp 1 Jutaan dengan Desain Premium
- Perbandingan Spesifikasi iPhone 16e Vs iPhone SE 2022
- Selisih Rp 200.000, Ini 4 Perbedaan Nubia V70 dan Nubia V70 Design
- Daftar Promo Samsung Galaxy S25, Ada Diskon Bank dan Trade-in
- Harga iPhone 16e di Singapura dan Malaysia, Indonesia Masih Menunggu Kepastian
- Apple C1 Resmi, Chip 5G Buatan Sendiri dan Debut di iPhone 16e
- Smartphone ZTE Nubia V70 dan V70 Design Resmi di Indonesia, Harga Rp 1 Jutaan
- Perbedaan Spesifikasi iPhone 16 Vs iPhone 16e
- Kamera Aksi GoPro Max 360 Dirilis, Bisa Rekam Video 360 Derajat
- Cara Download WhatsApp di Laptop Windows 10
- FBI Sita BreachForums, Situs Tempat Hacker Bjorka Sebar Data Pribadi
- Sony Xperia 10 VI Resmi, Chip Lebih Baru RAM Lebih Besar
- Kedaulatan Digital, "Sovereign AI", dan Yurisdiksi Negara (Bagian I)
- Gamma Emulator Rilis di iOS, Bisa Nostalgia Main Game PS1
- Tablet HMD T21 Dirilis, Spesifikasi Mirip Nokia T21