Rusia Blokir Layanan Google dan Zoom
- Konflik Rusia-Ukraina berlangsung hampir satu tahun lamanya. Imbas dari konflik ini, Rusia berupaya memutus akses sebagian masyarakat di wilayah Oblast Donetsk, Ukraina Timur terhadap layanan Google seperti Google Play Store dan YouTube, serta Zoom.
Saat ini, menurut keterangan penduduk setempat, mereka tidak dapat menginstal aplikasi apapun dari toko aplikasi Google Play Store.
Situs streaming video milik Google, YouTube, masih bisa diakses. Meski begitu, YouTube dilaporkan sangat lambat ketika digunakan untuk memutar video.
Layanan Zoom juga tidak bisa diakses dengan bebas. Penduduk harus menggunakan Virtual Private Network alias VPN untuk bisa membuka Zoom.
Baca juga: Rusia Blokir Instagram Senin Dini Hari, Pengguna Diminta Backup Foto
Menurut laporan GizChina, usut punya usut, pemblokiran itu diinstruksikan oleh Kementerian Komunikasi dari Republik Rakyat Donetsk (Donetsk People's Republic/DPR).
DPR sendiri adalah pemberontak Ukraina yang dianeksasi atau dicaplok Rusia pada September 2022 lalu. Jadi, DPR kini sudah bagian dari Rusia.
Kementerian Komunikasi DPR disebut mengintsruksikan operator lokal untuk memblokir Google, Zoom, dan layanan perpesanan Viber Messenger pada Oktober lalu.
Sesuai instruksi, selain pemblokiran, operator ternyata juga “melakukan pemeriksaan” berulang kali untuk menilai apakah tindakan pemblokiran tersebut efektif.
Menurut laporan GizChina, pemblokiran akses sejumlah platform sosial ini mulai dilakukan pada 2022 lalu. Kepala "DPR", Denis Pushilin, mengumumkan pemblokiran layanan Google pada pertengahan Juli 2022.
Pada awal Juni tahun yang sama, DPR memblokir akses ke platform Viber. Kemudian pada bulan Mei, giliram jejaring sosial seperti Facebook dan Instagram yang diblokir, sebagaimana dihimpun KompasTekno dari GizChina, Rabu (15/2/2023).
Baca juga: TikTok Bakal Buka-bukaan ke Pemerintah AS demi Bebas Blokir
DPR negara aneksasi Rusia
Donetsk adalah wilayah pemberontak yang memproklamirkan diri sebagai republik, setelah lepas dari kendali Kiev pada 2014.
Donetsk menyebut dirinya sebagai Donetsk People's Republic (DPR). Selain DPR, ada pula Luhanks People's Republic (LPR) yang mengikuti jejak DPR.
Sejak lepas, DPR dan LPR menjadi negara separatis yang dibekingi Rusia, dan terlibat pertempuran dengan tentara Ukraina.
Baru pada 2022, tepatnya 21 Februari 2022, Rusia mengakui Donetsk People's Republic (DPR) dan Luhanks People's Republic (LPR) sebagai negara merdeka.
Makanya, salah satu dalih serangan invasi Rusia ke Ukraina adalah untuk melindungi DPR dan LPR dari pertempuran dengan tentara Ukraina.
Pada 30 September 2022, Rusia lalu menganeksasi atau mencaplok DPR dan LPR sebagai bagian dari negaranya.
Terkini Lainnya
- YouTube Gaming Recap 2024 Dirilis, Kilas Balik Tontonan Game Sepanjang Tahun
- Oppo Find X8 Resmi di Indonesia, HP Pertama dengan Dimensity 9400
- Oppo Find X8 Pro Resmi dengan Tombol Kamera "Quick Button", Ini Harganya di Indonesia
- Suasana Peluncuran Global Oppo Find X8 Series di Bali, Dihadiri Undangan dari Berbagai Negara
- Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy A16 5G di Indonesia
- Oppo Gandeng Merek Fesyen Paris Maison Kitsune, Bikin Casing Find X8 Series
- YouTube Music "2024 Recap" Dirilis, Rangkum Lagu yang Sering Diputar Mirip Spotify "Wrapped"
- Apple Sodorkan Rp 1,5 Triliun demi TKDN iPhone 16, Pemerintah RI?
- Bukti Kuat Motorola Bakal "Comeback" ke Pasar Ponsel Indonesia
- Beda Smart TV, Android TV, dan Google TV, Kenali sebelum Beli
- Oppo Find X8 Rilis Global Hari Ini di Bali, Begini Cara Nonton Peluncurannya
- Pemerintah AS Desak Google Jual Browser Chrome
- Taktik Apple Buka Blokir iPhone 16, Tawar Rp 157 Miliar lalu Rp 1,5 Triliun
- Xiaomi Redmi A4 5G Meluncur, HP Kamera 50 MP Harga Rp 1 Jutaan
- Daftar Aplikasi Android Terbaik 2024, ShopeePay Nomor 1 di Indonesia
- OtterPilot Meluncur, AI Baru yang Bisa Merangkum Meeting
- Kronologi Kasus Korupsi BTS 4G yang Seret Nama Menkominfo
- Instagram Tutup Live Shopping Maret 2023
- [POPULER TEKNO] Surprise Deal Telkomsel, Hari Ini Terakhir | Nasib Samsung Galaxy S23 Ultra yang Digores hingga Dibakar
- Kominfo Klaim Tangani 683 Situs Pemerintah dan Universitas yang Disusupi Konten Judi Online