cpu-data.info

- Awal Januari 2021, Whatsapp menggulirkan kebijakan privasi baru yang menuai perdebatan. Salah satu poin yang menjadi kontroversi adalah data pengguna yang akan dibagikan dengan Facebook.

Selain itu, pengguna WhatsApp juga "dipaksa" menyetujui perubahan itu atau akun akan tidak bisa dipakai lagi setelah kebijakan diberlakukan. Keresahan pengguna WhatsApp membuat pemerintah harus turun tangan.

Pemerintah Indonesia dan India merespons perubahan kebijakan WhatsApp dengan sikap yang berbeda.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, bertemu dengan perwakilan WhatsApp dan Facebook Regional Asia Pasifik, Senin (11/1/2021).

Dalam pertemuan tersebut, Kominfo meminta WhatsApp lebih transparan tentang kebijakan privasi. Menteri Johnny G Plate meminta agar kebijakan privasi WhatsApp disampaikan secara lengkap, jelas, transparan, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh publik.

Khususnya informasi mengenai jenis-jenis data yang dikumpulkan, tujuan dan dasar kepentingan pemrosesan data, jaminan akuntablitas, dan mekanisme pemenuhan hak pengguna, termasuk untuk menarik persetujuan serta hak-hak lain yang dijamin oleh undang-undang yang berlaku.

Kominfo mengimbau WhatsApp agar menyediakan formulir persetujuan pemrosesan data pribadi dalam Bahasa Indonesia.

Ia juga menekankan agar WhatsApp melakukan pendaftaran sistem elektronik, serta menjamin pemenuhan hak pemilik data pribadi. Sikap pemerintah Indonesia ini terkesan lebih "lunak" dibanding pemerintah India yang lebih "galak".

Menkominfo juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dengan membaca setiap kebijakan privasi.

Baca juga: Kebijakan Baru WhatsApp, Keresahan Pengguna, dan Permintaan Kominfo

India minta dibatalkan

Tak tanggung-tanggung, pemerintah India langsung menyurati CEO WhatsApp, Will Catchcart untuk membatalkan kebijakan privasi barunya. Surat tersebut juga berisi daftar pertanyaan terkait kebijakan baru yang dinilai diskriminatif.

Sebab, berbeda dengan India, data pengguna WhatsApp di Eropa tidak akan dibagikan ke Facebook. Eropa memiliki aturan perlindungan data pribadi, GDPR (General Data Protection Regulation) yang sangat ketat melindungi hak dan privasi pengguna.

Sementara di luar Eropa, termasuk India, Indonesia, dan Brasil, pengguna "dipaksa" menyetujui kebijakan baru, termasuk soal meneruskan data ke Facebook.

Jika tidak, akun terancam akan ditangguhkan setelah kebijakan resmi diberlakukan. Hal ini juga menjadi perhatian serius bagi pemerintah India.

Baca juga: Mulai Ditinggal Pengguna, WhatsApp Pasang Iklan Besar di Koran

Pemerintah India menyayangkan pengumuman kebijakan baru WhatsApp dan mengatakan bahwa pembagian data pengguna dengan Facebook akan memperlebar risiko keamanan dan kerentanan data pengguna yang lebih besar.

Sikap WhatsApp yang dinilai pilih kasih antara penggunanya di Eropa dan India, membuat pemerintah menuding WhatsApp tidak menghormati privasi pengguna di Negeri Anak Benua itu.

"Perlakuan yang berbeda seperti itu merugikan kepentingan pengguna di India dan akan ditinjau dengan serius oleh pemerintah," kata seorang sumber, seperti yang dirangkum KompasTekno dari Times of India.

Selain India dan Indonesia, respons negatif terhadap kebijakan privasi WhatsApp juga ditunjukkan oleh beberapa kepala negara dunia. Beberapa waktu lalu, CEO Telegram, Pavel Durov memamerkan daftar kepala negara yang akhirnya pindah ke platformnya.

Adapun pimpinan negara tersebut di antaranya Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, Presiden Turki, Recep Tayying Erdogan, Presiden Brasil Jair Bolsonaro, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan masih banyak lagi.

Baca juga: Mengenal Telegram, Aplikasi Chat yang Dilirik sebagai Pengganti WhatsApp