cpu-data.info

- Pelaku industri teknologi di Korea Selatan seperti Samsung Electronics, dan SK Hynix bisa dibuat kesulitan dengan pembatasan ekspor bahan-bahan penting oleh Jepang belakangan ini. 

Ada tiga bahan yang sebagian besar pasokannya di dunia dikuasai oleh Jepang, dan akan dibatasi ekspornya ke Korsel, yakni hydrogen fluoride untuk pembuatan chip, fluorinated polyimides untuk layar smartphone, dan photoresist untuk transfer pola sirkuit ke wafer semikonduktor.

Park Jea-gun, kepala Korean Society of Semiconductor & Display Technology mengatakan Samsung dan SK Hynix melirik negara lain, seperti Taiwan dan China untuk menambah pasokan bahan-bahan industri terkait.

SK Securities dilaporkan telah mengirim tim sales ke pabrik-pabrik atau joint venture milik pemasok yang berada di luar Jepang. Sementara, Samsung sedang mempertimbangkan sejumlah opsi untuk mengurangi dampak pembatasan ekspor.

Baca juga: Korea Selatan Serukan #BoycottJapan di Internet

Keterangan seorang sumber industri di Korsel yang dihimpun KompasTekno dari Reuters, Rabu (10/7/2019), menyebutkan bahwa sulit untuk mencari bahan-bahan dimaksud dari sumber lain. 

“Kalaupun ketemu, kami harus melakukan pengujian dulu untuk memastikan kualitasnya jika dipakai produksi chip dalam jumlah besar,” sebut sang sumber yang tak mau namanya disebutkan itu. 

Selama ini, Korsel memang bergantung pada Jepang sebagai pemasok bahan-bahan dimaksud. Stok beberapa bahan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Korsel hanya akan bertahan maksimal selama empat bulan.  

Jepang menguasai 90 persen pasokan fluorinated polyimide di dunia, 70 persen pasokan hydrogen fluoride, dan 90 persen photoresist. 

Pembatasan ekspor oleh Jepang berupa penghapusan nama Korea Selatan dalam daftar putih ekspor untuk bahan-bahan terkait. Akibatnya, tiap kali perusahan Jepang ingin mengekspor ke Korsel, proses perizinan yang ditempuh rumit dan memakan waktu lama hingga 90 hari. 

Baca juga: Tiga Operator Korea Selatan Serentak Luncurkan Jaringan 5G

Sengketa antara Korsel dan Jepang ini berakar jauh ke belakang hingga masa Perang Dunia II.

Korsel menuntut perusahaan-perusahaan Jepang memberi kompensasi untuk warganya yang dimanfaatkan sebagai pekerja paksa. Sementara Jepang ngotot segala masalah ganti rugi sudah lama diselesaikan dalam perjanjian tahun 1965.

Korsel sudah membawa masalah sengketa kedua negara agar diselesaikan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Sementara itu, Korsel juga mempertimbangkan tindakan balasan untuk pembatasan ekspor yang diterapkan oleh Jepang.